Oplus_16908288
Batam, Metro24kepri.com – Jajaran pengurus Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kepulauan Riau dan Kadin Batam menggelar pertemuan dan silaturahmi dengan Kapolda Kepulauan Riau, Irjen Pol Asep Saprudin. Pertemuan ini menjadi ruang dialog strategis antara dunia usaha dan kepolisian dalam memperkuat sinergi, khususnya terkait investasi dan perdagangan di wilayah Kepulauan Riau, termasuk Kota Batam.
Kapolda Kepri hadir didampingi Irwasda Polda Kepri Kombes Pol Tato, Dirreskrimsus Polda Kepri Kombes Pol Silverster Simamora, Dirreskrimum Polda Kepri AKBP Ronni Bonic, Kabid Humas Polda Kepri Kombes Pol Nona Pricillia, serta Dirintelkam Polda Kepri Kombes Pol Agung Budi Laksono.
Dalam pertemuan yang berlangsung di Mapolda Kepri, Rabu (14/1/2026), Irjen Pol Asep Saprudin menyampaikan bahwa kegiatan tersebut menjadi momentum penting bagi kepolisian untuk mendengar langsung masukan dari para pelaku usaha. Ia menegaskan komitmen Polda Kepri dalam menjaga iklim investasi agar tetap kondusif dan memberikan rasa aman bagi dunia usaha.
“Kita semua tahu ekonomi Batam dan Kepri sangat bergantung pada sektor industri, perdagangan, dan berbagai sektor bisnis lainnya. Karena itu, kepolisian memiliki tanggung jawab untuk menjaga kenyamanan dan keamanan berinvestasi,” ujar Asep Saprudin.
Sementara itu, Ketua Kadin Kepri Ir. Mustava bersama Ketua Kadin Batam Roma Nasir Hutabarat menyampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi Kepulauan Riau saat ini telah menembus angka lebih dari 7,8 persen.
Capaian tersebut menempatkan Kepri sebagai salah satu daerah dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi di Indonesia, bahkan berada di peringkat tiga nasional.
Menurut Kadin, pencapaian tersebut tidak terlepas dari peran aktif pelaku usaha serta dukungan sektor-sektor penunjang lainnya. Sektor industri disebut masih menjadi tulang punggung utama dalam menopang pertumbuhan ekonomi di Kepri. “Kami berharap sinergi antara pengusaha dan kepolisian dapat terus terjalin secara harmonis dan berkelanjutan, terutama dalam mengawal iklim investasi,” ujar Roma Nasir Hutabarat.
Dari jajaran Kadin, pertemuan tersebut turut dihadiri Wakil Ketua Bidang Organisasi, Keanggotaan, dan Kelembagaan (OKK) Kadin Batam Suyono, Wakil Ketua Bidang Industri Media Kadin Batam Zuhri Muhammad, serta para pengurus Kadin Kepri dan Kadin Batam lainnya.
Selain isu keamanan, Kadin juga menyoroti persoalan percepatan perizinan yang dinilai masih menjadi tantangan bagi dunia usaha. Kadin berharap adanya perhatian serius dari pemerintah daerah terkait kepastian hukum, percepatan perizinan, serta pengelolaan lahan guna mendukung kelancaran investasi.
Dalam kesempatan itu, seorang pengurus Kadin Batam Liong Tak Seng menjelaskan bahwa saat ini mengenai wilayah usaha (Wilus) penyedia tenaga listrik yang perlu mendapat perhatian. Ia berharap permasalahan Wilus bisa mendapatkan solusi dari pihak-pihak terkait agar para pengelola kawasan mendapat kepastian berusaha dalam suplai daya listrik. Wilus di Kawasan Industri Batam merujuk pada Wilayah Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, sebuah istilah resmi untuk area yang ditetapkan pemerintah pusat bagi perusahaan listrik untuk mendistribusikan dan menjual listrik, namun terjadi polemik karena PT PLN Batam dinilai bersaing tidak sehat dengan pelaku usaha swasta lain di Batam dalam mendapatkan izin Wilus, menurut laporan akhir tahun 2025 dan awal 2026.
Menanggapi hal tersebut, Kapolda Kepri mengingatkan para pelaku usaha untuk tetap memperhatikan aspek hukum dalam menjalankan bisnis. Dengan kepatuhan hukum dan sinergi yang kuat antara kepolisian dan dunia usaha, diharapkan pertumbuhan ekonomi Kepulauan Riau dapat terus berjalan secara sehat dan berkelanjutan. Kapolda menyarankan para anggota Kadin lebih bersinergi dengan sejumlah stakeholder eksternal dalam menjalankan usaha seperti BP Batam, Pemko Batam, Bea Cukai, aparat penegak hukum, serta organisasi berpengaruh lainnya dalam menjalankan usaha.(batampos/r)
